Bandar Lampung,– Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui langkah strategis berbasis data. Salah satunya dengan memperkuat akurasi data kependudukan dan pendidikan melalui inovasi RMD-Ku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi lahirnya inovasi kolaboratif tersebut. Ia menilai program RMD-Ku sebagai langkah konkret dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan, khususnya terkait validitas data.
“Kolaborasi ini merupakan inovasi yang sangat baik karena menyasar akar masalah, yakni akurasi data,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi Lampung saat ini berada di angka 73,98 dan menempati peringkat ke-27 secara nasional. Marindo menegaskan bahwa dimensi pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah.
Ia menjelaskan, masih banyak lulusan sekolah yang belum memperbarui status pendidikan pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK). Kondisi ini menyebabkan data yang dihimpun belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.
“Melalui kerja sama ini, data siswa yang lulus dari SMA, SMK, dan SLB akan langsung diperbarui dalam KK. Dengan begitu, data pendidikan menjadi lebih akurat dan berdampak pada peningkatan IPM,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa data yang akurat akan berdampak luas, tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga terhadap kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk ketepatan penyaluran bantuan seperti BOS, BOSDA, dan beasiswa.
“Jika bantuan tepat sasaran, beban ekonomi keluarga dapat ditekan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, menyampaikan bahwa tantangan utama IPM Lampung masih terletak pada dimensi pendidikan. Saat ini, rata-rata lama sekolah di Lampung baru mencapai 8,61 tahun atau setara kelas II SMP.
Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah belum diperbaruinya data pendidikan dalam KK oleh masyarakat, meskipun anggota keluarga telah menyelesaikan pendidikan.
Sebagai solusi, Disdukcapil bersama Disdikbud meluncurkan inovasi RMD-Ku yang memungkinkan pembaruan data pendidikan secara otomatis saat siswa lulus sekolah. Melalui sistem ini, lulusan akan langsung mendapatkan KK terbaru dengan data pendidikan yang telah diperbarui.
Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, cabang dinas pendidikan, hingga Disdukcapil kabupaten/kota. Data lulusan dikumpulkan oleh sekolah, diverifikasi oleh Disdikbud, kemudian diproses oleh Disdukcapil Provinsi sebelum didistribusikan ke daerah sesuai domisili.
Selain meningkatkan akurasi data pendidikan, inovasi ini juga diharapkan mampu mendukung target kepemilikan KTP elektronik hingga 100 persen serta mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Inovasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan IPM, tetapi juga membantu pemetaan data kemiskinan dan kependudukan secara lebih akurat,” pungkas Lukman. (Rls)
