Bandar Lampung,- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Bank Lampung, Bandar Lampung, Senin 12 Januari 2026.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza menegaskan bahwa kinerja Bank Lampung ke depan tidak cukup hanya diukur dari besarnya laba dan neraca keuangan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Laba Bank Lampung sudah sangat baik. Namun pada 2026 kita harus melompat lebih jauh. Bank Lampung tidak boleh hanya bagus di neraca, tetapi besar manfaatnya bagi masyarakat Lampung,” tegas Gubernur.
Mirza menekankan posisi strategis Bank Lampung sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi.
Dengan perputaran dana pemerintah daerah yang mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, Bank Lampung memiliki peran krusial untuk memastikan dana tersebut tetap berputar di Lampung dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jika dana ini disimpan di bank lain, uang Lampung bisa mengalir ke luar daerah. Tetapi jika dikelola Bank Lampung, perputaran dan dampaknya akan kembali ke Lampung,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi kinerja 2025, Gubernur menilai Bank Lampung berada dalam kondisi sehat dengan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, serta laba yang signifikan, termasuk lonjakan laba hampir dua kali lipat dan rasio kecukupan modal (CAR) yang sangat tinggi.
Namun demikian, ia menyoroti komposisi kredit yang masih didominasi kredit konsumtif serta melambatnya kredit mikro yang dinilai belum sejalan dengan agenda penguatan ekonomi riil daerah.
Untuk itu, Mirza menegaskan agar fokus Bank Lampung pada 2026 diarahkan pada penguatan kredit produktif dan sektor riil, terutama di desa.
Menurutnya, desa merupakan tulang punggung ekonomi Lampung, dengan sektor pertanian, UMKM, KUR mikro, konstruksi, hingga industri yang harus menjadi prioritas pembiayaan.
Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas pemasaran, serta optimalisasi peran kepala cabang.
Ia meminta penerapan target kinerja yang jelas berbasis potensi ekonomi wilayah, disertai sistem reward and punishment yang tegas.
“Pertumbuhan kredit konsumtif tidak cukup mendorong ekonomi daerah. Kredit produktiflah yang mampu menciptakan efek berganda dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Lampung,” katanya.
Menutup arahannya, Gubernur berharap Bank Lampung mampu menjadi pionir pembangunan ekonomi daerah pada 2026, dari desa hingga kota.
“Bank Lampung harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi Lampung, bukan sekadar bank yang untung, tetapi bank yang berdampak,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi fondasi transformasi Bank Lampung melalui perubahan visi menjadi “Bank Unggul Pilihan Utama Masyarakat”, pembentukan tim percepatan bisnis dan layanan, penguatan budaya kerja, serta penataan struktur organisasi dengan nilai SIPIL (Sinergi, Integritas, Profesional, Inovatif, Loyal).
Transformasi tersebut menjadi pijakan akselerasi kinerja pada 2026 yang bertepatan dengan usia Bank Lampung ke-60.
“Tahun 2026 kami nyatakan siap go, siap gas, dengan pondasi yang telah dibangun sepanjang 2025,” ujar Indra.
Dari sisi kinerja, laba bersih Bank Lampung tahun 2025 tercatat lebih dari Rp200 miliar, tertinggi sepanjang sejarah, dengan fee based income layanan digital mencapai Rp38 miliar.
Namun, penyaluran kredit belum sepenuhnya memenuhi target, terutama akibat keterlambatan realisasi pinjaman daerah.
Ke depan, Bank Lampung akan menggeser fokus bisnis dari kredit konsumtif ASN ke kredit produktif dan komersial, khususnya UMKM.
“Kami tidak ingin terlalu bergantung pada kredit konsumtif. Arah kami jelas, memperkuat UMKM dan sektor produktif agar sejalan dengan pembangunan daerah,” tegasnya.
Pada 2026, Bank Lampung menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 8,5 persen, dana pihak ketiga 7,69 persen, dan laba 9,43 persen atau sekitar Rp225 miliar.
Fokus pembiayaan diarahkan ke sektor pertanian, ketahanan pangan, kehutanan sosial, konstruksi, serta digitalisasi layanan.
Sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim juga akan dimaksimalkan, termasuk penguatan SDM, likuiditas, teknologi informasi, dan keamanan siber.
Sebagai tindak lanjut Rakor, Gubernur meminta Bank Lampung segera menyiapkan peta jalan penyaluran kredit produktif yang selaras dengan program prioritas pemerintah daerah, memperkuat digitalisasi layanan hingga ke desa, serta memastikan kinerja bank tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.
Rakor tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Bank Lampung M. Firsada, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran vice president, kepala cabang, hingga kepala kantor cabang pembantu Bank Lampung
(Rls)
