Bandar Lampung,– Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen gerakan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung dinamis dan sempat memanas, Senin (15/6/2026). Massa yang mengusung tema “Lampung Tarik Mandat” menuntut pemerintah segera merespons berbagai persoalan yang mereka nilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa meminta akses masuk ke area Kantor DPRD Lampung yang sebelumnya dijaga dengan barikade kawat berduri.
Setelah melalui proses negosiasi antara perwakilan mahasiswa, pihak kepolisian, dan aparat pengamanan, blokade kawat berduri akhirnya dibuka sehingga massa dapat memasuki halaman kantor dewan.
Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, meminta seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban serta menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai aturan yang berlaku.
Setelah memasuki area DPRD, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM). Dalam orasinya, massa aksi menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah sektor pendidikan. Mahasiswa menilai pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional dan dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.
Selain itu, massa juga mengkritisi sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes), yang menurut mereka perlu dievaluasi kembali. Sejumlah orator menyampaikan pandangan bahwa pelaksanaan program-program tersebut harus dikaji agar benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sebagai bentuk simbolik, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di halaman Kantor DPRD Lampung. Aksi kemudian berlanjut dengan pembakaran ban bekas yang memunculkan kepulan asap hitam di lokasi unjuk rasa. Meski demikian, aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan untuk memastikan jalannya aksi berlangsung kondusif.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
- Menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan dan mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa (Kopdes).
- Merevisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
- Mendorong penerapan pajak kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi.
- Mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang lebih substansial dan berpihak kepada masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, mahasiswa juga mendesak agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di dalam gedung DPRD Provinsi Lampung.
Sementara itu, aparat keamanan memberikan akses terbatas dengan membuka sebagian barikade pengamanan di gerbang utama kantor dewan.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di Lampung dalam beberapa bulan terakhir.
Hingga aksi berlangsung, massa masih bertahan di area DPRD sambil menunggu respons dari pihak legislatif terkait tuntutan yang mereka sampaikan. (Rl)
