BANDAR LAMPUNG,– Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembenahan sarana dan prasarana pendidikan. Sebanyak 140 SMA dan SMK negeri maupun swasta di seluruh kabupaten/kota se-Lampung mendapat program revitalisasi pada 2026, dengan sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi sasaran utama.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan nyaman.
Menurut Thomas, revitalisasi mencakup berbagai fasilitas vital sekolah, mulai dari ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, laboratorium, toilet, hingga ruang guru.
“Data dari Mendikdasmen menunjukkan ada ribuan sekolah yang sarana prasarananya mulai rusak. Alhamdulillah, di Lampung untuk jenjang SMA dan SMK, sesuai kewenangan kami, ada 140 unit yang diperbaiki,” ujar Thomas, Selasa (18/8/2026).
Ia menegaskan, sekolah yang masuk dalam program revitalisasi diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan. Bahkan, sebagian besar sekolah yang ditangani memiliki tingkat kerusakan di atas 70 persen, sehingga membutuhkan perbaikan segera.
“Yang jelas, yang diperbaiki ini kerusakannya di atas 70 persen. Yang betul-betul langsung segera diperbaiki,” tegasnya.
Selain merevitalisasi 140 sekolah, pemerintah juga membangun satu unit sekolah baru (USB) di Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara melalui program revitalisasi.
Thomas menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjalani proses pembelajaran di lingkungan sekolah yang lebih aman dan representatif.
“Ini membuktikan bahwa pemerintah mulai secara bertahap memperbaiki sarana prasarana sekolah yang dianggap kurang baik, sehingga segera diperbaiki. Alhamdulillah, nanti akhir tahun selesai untuk kenyamanan siswa dalam proses belajar,” katanya.
Sekolah 3T Jadi Perhatian Khusus
Di tengah program revitalisasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih menghadapi persoalan infrastruktur pendidikan.
Thomas menyebut Pesisir Barat, Way Kanan, dan Mesuji menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian khusus.
“Kami konsen di daerah 3T yang infrastrukturnya cukup prihatin. Kami fokus untuk segera diperbaiki, terutama di daerah Pesisir Barat, Way Kanan, kemudian Mesuji. Kami dorong supaya itu menjadi fokus dan prioritas untuk segera diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan meningkatkan mutu pembelajaran. Infrastruktur sekolah yang layak juga menjadi faktor penting agar siswa di daerah terpencil memperoleh hak pendidikan yang setara.
Pembiayaan revitalisasi bersumber dari berbagai skema, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Ada CSR juga. Beberapa CSR sekarang juga sedang proses perbaikan, seperti di Kota Agung,” pungkas Thomas.
Program revitalisasi ini diharapkan tidak berhenti pada perbaikan bangunan, tetapi menjadi langkah nyata untuk memangkas kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T di Lampung.
(R/L)
