Lampung,-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi menyiapkan program kolaboratif dan komprehensif untuk penanganan kemiskinan serta penataan kawasan kumuh di Lampung.
Program tersebut mengintegrasikan berbagai skema pendanaan dan inisiatif lintas sektor, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, hingga pembiayaan melalui PNM.
“Kami menyiapkan program yang komprehensif. Pertama, BSPS. Kedua, KUR Perumahan. Dalam dua minggu ini akan dilakukan profiling, dan kami akan ke Lampung bersama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia untuk menjalin kerja sama. Kami akan memadukan CSR dan BSPS dalam penataan kawasan kumuh,” ujar Menteri Ara, Jumat (20/2/2026).
Ia menegaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Bandar Lampung akan menjadi prioritas.
“Percuma kalau rumahnya direnovasi, tapi ekonominya tidak mandiri,” tegasnya.
Dalam skema tersebut, pembiayaan dapat bersumber dari CSR, BSPS, dukungan APBD, hingga program pembinaan ekonomi melalui PNM Mekar. Pemerintah juga menyiapkan pelibatan perbankan untuk memperluas akses pembiayaan.
Menteri PKP menyebut program ini akan dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Ia juga merencanakan kunjungan kerja ke Lampung sebelum Lebaran untuk meluncurkan program tersebut secara resmi.
Direktur Jenderal Perumahan Sri menambahkan, konsep kolaboratif ini telah terbukti berhasil di sejumlah daerah, termasuk penataan kawasan kumuh yang didukung skema CSR dan sinergi lintas lembaga.
Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan komitmen memperkuat ekosistem perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menilai rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai ruang usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi.
Di Lampung sendiri, tercatat sekitar 650 ribu nasabah PNM Mekar yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai program terpadu ini relevan untuk menjawab persoalan kawasan kumuh sekaligus keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap penataan kawasan kumuh di Lampung tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga serta melahirkan wirausaha baru di daerah.
(Rls)
