Bandar Lampung, –Pemerintah Provinsi Lampung mulai merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah menyusun skema kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).
Rapat dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda dan BPKAD.
Sekdaprov Marindo menegaskan, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan global. Menurutnya, konflik internasional berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak hingga ke daerah.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah yang bisa diambil,” ujar Marindo.
Ia menekankan, kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi juga berkomitmen agar langkah antisipatif yang diambil tidak justru menambah beban masyarakat.
Selain itu, penyesuaian anggaran diminta tidak mengganggu program prioritas daerah. Sejumlah program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin langkah antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
(Rls)
