Oleh : Andi Firmansyah
Diginews.co,– Tiga dekade bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah entitas bisnis untuk mendewasa, apalagi bagi raksasa sebesar Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group). Memasuki usia ke-30, PTPN tidak lagi sekadar berdiri sebagai kumpulan belasan “kerajaan kecil” yang fragmentaris dan berjalan sendiri-sendiri.
Dibawah kepemimpinan yang progresif, raksasa yang dulu sering dicap sebagai kekuatan yang tertidur ini sedang mempertaruhkan nasibnya melalui transformasi struktural paling radikal dalam sejarah perkebunan negara: pengukuhan sistem sub-holding. Namun, dibalik megahnya narasi transformasi dan deretan jargon korporasi yang memenuhi ruang publik, kita harus berani menatap realitas dingin di atas meja audit. Menapaki tahun 2026, wajah PTPN menunjukkan dualitas yang kontras—sebuah paradoks keberhasilan yang belum merata di seluruh lini.
Di satu sisi, PalmCo (PTPN IV) berdiri tegak sebagai lokomotif tunggal yang menderu kencang dengan raihan laba triliunan rupiah. Integrasi komoditas sawit dari hulu ke hilir telah terbukti menjadi mesin pencetak uang yang impresif, didorong oleh efisiensi sentralisasi dan digitalisasi yang mulai menyentuh akar rumput. PalmCo kini bahkan bersiap menjemput modal kepercayaan publik melalui Initial Public Offering (IPO).
Namun, ketergantungan grup pada satu sektor ini adalah kerentanan yang nyata. PTPN Group tidak bisa terus-menerus membiarkan PalmCo menjadi “tulang punggung tunggal” yang memikul beban finansial seluruh saudara kandungnya. Jika PalmCo terus dipaksa menjadi penyokong utama yang mensubsidi kerugian sektor lain, maka ruang geraknya untuk melakukan ekspansi global akan terhambat oleh beban sejarah yang seharusnya sudah tuntas diselesaikan.
Ketimpangan ini memicu pertanyaan krusial: apakah transformasi ini sudah menyentuh substansi fundamental bisnis, atau baru sekadar “bedah kosmetik” organisasi? Kritik tajam patut diarahkan pada SugarCo (PT Sinergi Gula Nusantara). Sebagai pemegang mandat utama swasembada gula nasional, performa finansial yang masih rapor merah di tahun 2025 menunjukkan bahwa “penyakit kronis” berupa inefisiensi pabrik gula tua dan karut-marut relasi dengan petani belum sepenuhnya terobati.
Revitalisasi memang membutuhkan waktu dan investasi padat modal yang tidak sedikit, namun publik dan pemangku kepentingan berhak bertanya kapan investasi masif ini akan terkonversi menjadi profitabilitas nyata. Keamanan pangan nasional adalah prioritas, tetapi ia tidak boleh menjadi alasan abadi untuk menoleransi manajemen yang belum optimal.
Setali tiga uang, SupportingCo (PTPN I) juga masih terjebak dalam fase transisi yang berat. Perannya sebagai pengelola aset non-inti—mulai dari karet, kopi, hingga teh—menghadapi tantangan pasar global yang fluktuatif dan seringkali tidak ramah.
Menjadikan SupportingCo sebagai “keranjang” untuk aset-aset yang kurang produktif adalah langkah berisiko tinggi jika tidak dibarengi dengan keberanian melakukan asset recycling yang ekstrem. Tanpa laba yang sehat, peran mereka sebagai penggerak ekonomi baru hanya akan berakhir menjadi beban sejarah yang dipoles ulang dengan seragam baru.
Efektivitas struktur sub-holding ini pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh seberapa canggih bagan organisasi yang dibuat, melainkan pada konsistensi transformasi budaya kerja. Struktur yang ramping tidak akan berarti banyak jika mentalitas “priayi birokrat” masih bersemi di dalam tubuh korporasi, memelihara inefisiensi yang pelan-pelan menggerogoti laba.
Memasuki gerbang dekade keempat, Holding Perkebunan Nusantara berada di persimpangan jalan sejarah. Keberhasilan transformasi ini tidak boleh hanya diukur dari satu sektor yang moncer, melainkan dari kemampuan seluruh lini untuk berdiri di atas kaki sendiri. Transparansi tata kelola dan integritas bukan lagi sekadar pajangan di lobi kantor, melainkan syarat mutlak agar rapor merah tidak menjadi warna permanen di dua sub-holding lainnya.
PTPN kini tak lagi sekadar menjaga warisan lahan peninggalan kolonial; ia sedang diuji untuk membuktikan bahwa aset negara bisa dikelola dengan nyawa korporasi yang sehat dan kompetitif, bukan sekadar bertahan hidup dari subsidi satu saudara kandung. (***)
