Bandar Lampung,–Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Provinsi Lampung masih sangat membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Menurut dia, berbagai evaluasi terus dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.
“Ke depan kita ingin dapur-dapur yang ada di desa dan kabupaten lebih terintegrasi dengan BUMDes masing-masing. Tadi sudah dilakukan MoU dan secara berkelanjutan akan terus dilakukan kerja sama. Kami juga akan mengawasi agar MoU tersebut benar-benar berjalan.
Harapannya BUMDes dapat berperan aktif menyuplai kebutuhan dapur-dapur MBG,” kata Mirza usai Pelantikan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung, Senin 22 Juni 2026.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan akan terus melakukan pengawasan agar implementasi kerja sama tersebut berjalan optimal di lapangan.
Selain itu, Pemprov Lampung bersama Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menanggapi aksi demonstrasi yang meminta keberlanjutan program MBG, Gubernur Mirza menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi lokal.
Ia menyebut gagasan keterlibatan desa dalam program MBG merupakan aspirasi para kepala desa agar pelaksanaannya lebih terhubung dengan ekonomi masyarakat setempat.
Mirza menilai MBG masih sangat dibutuhkan mengingat tingkat konsumsi protein masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan berada di posisi bawah secara global. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan.
“Ternyata konsumsi protein kita masih termasuk lima terbawah. SDM kita sangat membutuhkan, sehingga kita sangat membutuhkan MBG. Selain itu, kita juga merupakan daerah produsen pangan, sehingga MBG dapat menyerap berbagai komoditas hasil pertanian dan pangan yang kita miliki,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menyebut organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan pemerintah.
Ia mengatakan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“APPMBGI bukan organisasi yang berorientasi pada jual beli atau kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Abdul Rivai menambahkan, APPMBGI telah membangun MBG Command and Control Center untuk memantau pelaksanaan program secara real time, termasuk aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, dan rantai pasok bahan baku.
Selain itu, APPMBGI juga menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan bahan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
(RL)
