Bandar Lampung,– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kesejahteraan petani tidak akan pernah terwujud jika sistem ekonomi pertanian masih menempatkan petani sebagai pihak yang paling besar menanggung risiko, tetapi hanya memperoleh bagian keuntungan yang paling kecil.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
Menurut Mirza, selama bertahun-tahun petani menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari perubahan cuaca, serangan hama, hingga fluktuasi harga. Namun ketika panen berhasil, keuntungan terbesar justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha di tingkat hilir.
“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” tegas Mirza.
Ia menilai ketimpangan dalam rantai ekonomi pertanian harus segera diperbaiki melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani, terutama dalam penetapan harga hasil panen yang memberikan keuntungan yang layak.
Mirza menjelaskan, perusahaan besar memiliki akses yang lebih kuat terhadap permodalan, teknologi, serta sumber daya manusia sehingga mampu bertahan saat menghadapi kerugian. Sebaliknya, petani menjadi kelompok yang berada di garis depan menghadapi seluruh risiko produksi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi sektor pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan petani.
Ia mengungkapkan bahwa konsep pertanian tersebut telah mulai dikembangkan sejak 2019 melalui uji coba di lahan seluas sekitar 600 hektare.
Hasilnya, produktivitas padi mampu mencapai sekitar 11 ton per hektare.
Mirza juga menilai arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 semakin memberikan perhatian kepada sektor-sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.
Bagi Provinsi Lampung, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung berasal dari sektor primer, sementara hampir 70 persen masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut.
Oleh sebab itu, menurut Mirza, kebijakan harga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menyebut kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah telah meningkatkan pendapatan petani secara signifikan tanpa memicu lonjakan harga beras yang berlebihan di tingkat konsumen.
Ia juga mengklaim meningkatnya pendapatan petani turut berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di Lampung sepanjang 2025, yang disebut berlangsung dua kali lebih cepat dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya.
Lebih jauh, Mirza menegaskan bahwa pembangunan pertanian bukan hanya berbicara mengenai hasil panen. Rendahnya pendapatan petani berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan, kesempatan melanjutkan sekolah, hingga pembangunan sumber daya manusia di pedesaan.
“Pertanian bukan sekadar soal produksi, tetapi bagaimana nilai tambah dari hasil pertanian kembali kepada petani. Ketika petani sejahtera, ekonomi desa akan tumbuh, pendidikan anak-anak menjadi lebih baik, dan masa depan daerah ikut menguat,” pungkasnya. (Rl)
