Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung, Balai Cipta Karya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota selama ini telah berupaya maksimal menangani persoalan banjir, termasuk berkoordinasi dengan pihak BBWS Mesuji–Sekampung yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai.
Eva mengaku telah beberapa kali mendatangi pihak balai untuk meminta penanganan terhadap kondisi sungai di wilayah Bandar Lampung.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke balai. Bahkan satu atau dua bulan lalu saya bertemu langsung dengan kepala balainya untuk membahas persoalan sungai di Bandar Lampung,” kata Eva saat menyampaikan pendapatnya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, pengelolaan sungai, kali, dan irigasi di wilayah kota maupun kabupaten bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui BBWS.
Ia juga menyebut Pemkot Bandar Lampung siap membantu pembiayaan apabila diperlukan untuk percepatan penanganan sungai.
“Kalau memang balai tidak memiliki dana atau alat, kami siap membantu menyiapkan anggaran. Tapi yang tahu persis kondisi sungai itu adalah pihak balai,” ujarnya.
Eva juga menyinggung soal rumah warga yang berada di bantaran sungai yang menurutnya sudah banyak ditertibkan oleh pemerintah kota.
Selain itu, ia menilai persoalan banjir tidak hanya terjadi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung.
“Kenapa hanya satu daerah yang seolah-olah disudutkan. Padahal banyak daerah lain juga mengalami banjir. Ini seharusnya menjadi persoalan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eva juga menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk menurunkan satuan tugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menangani dampak banjir.
“Satgas kami dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, hingga PU semuanya turun ke lapangan siang malam,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota juga telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak pada hari yang sama saat banjir terjadi.
Selain itu, Eva juga menyoroti rencana pembangunan embung di wilayah Pesawaran sebagai salah satu solusi pengendalian banjir yang hingga kini belum terealisasi.
( Rls)
