Jawa Tengah,–Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi sorotan publik usai insiden salah penyebutan lokasi saat panen raya udang di Kabupaten Kebumen, Sabtu, 23 Mei 2026.
Insiden tersebut terjadi ketika Presiden Prabowo memberikan sambutan di hadapan masyarakat. Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyebut lokasi acara berada di Desa Karang Duwur. Namun, warga langsung mengoreksi bahwa kegiatan panen raya sebenarnya berlangsung di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan.
“Terima kasih saya diundang ke sini Desa Karang Duwur,” ujar Prabowo sebelum dikoreksi warga.
Mendapat koreksi tersebut, Prabowo kemudian melontarkan candaan yang langsung disambut tawa masyarakat dengan menyebut nama Zulhas.
“Waduh ini Menko tadi salah nama, perlu di-reshuffle nggak ini kira-kira?” ucap Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perhatian publik dan menjadi bahan evaluasi terhadap koordinasi internal kabinet, khususnya di sektor pangan.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menilai kekeliruan itu tidak bisa dianggap sepele karena terjadi di hadapan kepala negara dan publik luas. Menurutnya, seorang menteri senior seharusnya memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada Presiden akurat dan terverifikasi.
“Sebagai menteri senior, blunder di depan Presiden menjadi tanggung jawab Zulhas. Pelaporan kepada Presiden seharusnya dilakukan secara utuh dan detail sehingga tidak terjadi kesalahan penyebutan lokasi acara,” kata Hari, Sabtu, 23 Mei 2026.
Hari juga menilai insiden tersebut dapat menjadi cerminan lemahnya koordinasi di internal kabinet. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terkesan berjalan tanpa kontrol dan kehilangan fokus terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, Presiden Prabowo perlu menjadikan peristiwa itu sebagai momentum evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.
“Jangan sampai muncul kesan kabinet berjalan autopilot. Publik tentu berharap pemerintahan bekerja dengan solid, profesional, dan fokus pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Hari bahkan menilai langkah reshuffle layak dipertimbangkan apabila Presiden melihat adanya penurunan kualitas koordinasi maupun kinerja para menteri.
Ia menegaskan bahwa evaluasi kabinet penting dilakukan untuk menjaga efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan program-program strategis nasional berjalan maksimal di tengah tantangan ekonomi dan pangan yang dihadapi masyarakat.(Rls)
