Lampung Selatan,– Penolakan terhadap rencana penyelenggaraan ajang Drag Race dan Drag Bike di jalur dua Bundaran Tugu Putri, perbatasan Desa Sabah Balau dan Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, terus bermunculan. Kali ini, penolakan datang dari Ketua Perguruan Paku Banten Cahaya Bodas wilayah Way Galih, Kang Sampur.
Dalam pernyataannya pada Selasa (2/6/2026), Kang Sampur menegaskan bahwa dirinya bersama masyarakat Way Galih menolak keras apabila event balap tersebut tetap digelar di jalan umum yang menjadi akses utama warga.
“Kami bersama masyarakat Way Galih menolak keras dengan akan diadakannya event Drag Race di wilayah kami. Kami tidak mau ada lagi korban tabrak lari akibat balap liar. Karena itu jalan umum yang setiap hari digunakan dan banyak warga lalu lalang,” tegas Kang Sampur.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan penyelenggaraan ajang balap. Ia khawatir kegiatan tersebut justru memicu meningkatnya aktivitas balap liar serta membahayakan pengguna jalan lainnya.
Penolakan ini menambah daftar keberatan dari masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan sejumlah tokoh di wilayah Sabah Balau dan Way Galih. Warga menilai jalur dua Bundaran Tugu Putri merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Sabah Balau, Way Galih, dan Sindang Sari menuju Kota Bandar Lampung.
Sebelumnya, rencana pelaksanaan Drag Race dan Drag Bike yang dijadwalkan berlangsung pada 13–14 Juni 2026 menjadi sorotan setelah banner dan pamflet kegiatan beredar luas di tengah masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Sabah Balau, Sampurna (45), bahkan menyatakan sikap tegas menolak kegiatan tersebut. Ia mengaku memiliki pengalaman pahit akibat balap liar di lokasi yang sama.
“Saya orang pertama yang tidak setuju dengan event ini. Gara-gara balapan liar di jalur dua Tugu Putri, bapak saya pernah menjadi korban tabrak lari. Siapa yang mau bertanggung jawab? Apabila nanti benar-benar terjadi event tersebut, saya siap berada di depan bersama masyarakat Sabah Balau dan Way Galih untuk menyampaikan aspirasi penolakan,” ujarnya.
Masyarakat berharap pihak penyelenggara dan instansi terkait dapat mempertimbangkan kembali lokasi kegiatan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menghindari potensi gangguan terhadap aktivitas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara terkait berbagai penolakan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.(TIM/Red)
